TPDI Minta Polri Bina Profesi “Debt Collector”

TPDI Minta Polri Bina Profesi “Debt Collector”
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)

Jakarta, WARTANASIONAL.NET – Polri diminta tidak membunuh profesi “debt collector” dengan mengeluarkan ancaman tembak di tempat dan menggeneralisasi bahwa profesi “debt collector” sama dengan begal. Hal ini akan berdampak pada munculnya sikap permusuhan secara masif bahkan bisa timbul tindakan main hakim sendiri dari masyarakat terhadap profesi “debt collector”.

“Pernyataan Kapolres menyamakan profesi ‘debt collector’ identik dengan ‘kelompok begal’ sebagai pernyataan yang sangat berlebihan, tidak bertanggung jawab dan tidak berperikemanusiaan. Ini adalah ‘pembunuhan karakter’ profesi debt collector, karena diucapkan oleh beberapa Kapolres akibat sikap tidak terpuji beberapa oknum debt collector dalam menjalankan profesinya,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) Petrus Selestinus, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Petrus mengatakan, sebagai sebuah profesi dalam bidang jasa, Polri wajib memberi pembinaan terhadap profesi “debt collector” karena jumlahnya di Indonesia cukup besar. “Ratusan ribu orang dan jasanya sangat besar dalam membantu pebisnis dan masyarakat umum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang rumit yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Petrus, yang juga Advokat Peradin ini.

Menurut Petrus, profesi “debt collector” lahir karena adanya hubungan hukum hutang piutang antara debitur dan kreditur dalam lalu lintas hukum perjanjian. Karena itu jika suatu saat ada pihak yang didatangi “debt collector” menagih hutang, kemudian pura-pura panik, lantas lapor polisi, itu namanya tidak fair. Pasalnya, kehadiran debt collector dalam urusan hutang piutang sudah ditentukan dan menjadi bagian di dalam perjanjian hutang.

“Dengan demikian maka debitur seharusnya tahu bahwa ketika dirinya didatangi ‘debt collector’ maka berarti terdapat persoalan hukum yang sudah sangat serius antara si debitur dengan kreditur yang sudah sulit dikomunikasikan lagi dengan cara biasa,” ujarnya.

Munculnya peran “debt collector” dalam dunia bisnis, lanjut Petrus, merupakan sebuah realitas sosial yang kehadirannya dalam hubungan hukum didasarkan pada perjanjian hutang atau karena perbuatan hukum lain yang kemudian melahirkan hubungan hutang piutang. Kehadiran “debt collector” dalam masyarakat karena tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap perjanjian dan/atau hukum sangat rendah.

Petrus mengatakan, ada beberapa alasan profesi “debt collector” laris manis dalam dunia bisnis, yaitu rendahnya tanggung jawab para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, sehingga tingkat wanprestasi menjadi makin tinggi.

Selain itu, merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, selain karena biayanya mahal juga waktunya bertele-tele tanpa ada jaminan untuk mendapatkan keadilan.

Penyebab lainnya, kata Petrus, adanya keinginan pebisnis agar perputaran uangnya berjalan cepat, dan biaya jasa “debt collector” lebih murah, cepat selesai dan tidak ada risiko ongkos bisnis yang merugikan.

“Tugas Polri membina ‘debt collector’, bukan menyerahkan kepada masyarakat untuk menghakimi ‘debt collector’ di lapangan ketika menjalankan tugas,” pungkas Petrus. (Very)

 

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.