Bogor Bisa Jadi Laboratorium Gerakan Nasional Deradikalisasi

Bogor Bisa Jadi Laboratorium Gerakan Nasional Deradikalisasi
Seminar Kebangsaan bertajuk Nasionalisme dan Tantangan Pemuda Zaman Now, yang digelar oleh media online Wartanasional.net dan Perhumas Muda Bogor, di Hotel New Ayuda, Bogor, Sabtu (24/2/2018). (Foto: Ist)

 

Bogor, Wartanasional.net – Sejumlah survei menyebutkan bahwa Bogor menempati posisi pertama sebagai kota yang paling intoleran dari semua Kabupaten/Kota di Indonesia, yang selanjutnya diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, Bogor bisa menjadi laboratorium Gerakan Nasional Deradikalisasi (GND), untuk selanjutnya diterapkan di sejumlah kota dan daerah lain.

“Bogor bisa jadi adalah salah satu laboratorium bagi GND, karena wilayah ini menjadi salah satu pusat operasi gerakan dan ormas radikal, serta disebut sebagai daerah paling intoleran di negeri ini menurut hasil survei dari beberapa LSM pegiat HAM,” ujar Dr. Muhammad AS Hikam, dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Nasionalisme dan Tantangan Pemuda Zaman Now”, yang digelar oleh media online Wartanasional.net dan Perhumas Muda Bogor, di Hotel New Ayuda, Bogor, Sabtu (24/2/2018).

Selain AS Hikam, seminar juga menghadirkan pembicara lain yaitu Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Bogor, KH. Abudllah Nawawi Mdz, dan Redaktur Pelaksana Indonews.id, Fery Herdiman sebagai moderator. Seminar ini dihadiri seratusan mahasiswa di Bogor dan sekitarnya, para guru, dosen, dan masyarakat umum.

Mengambil judul “Generasi Muda Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia, Perspektif Keamanan Nasional”, Menteri Ristek Kabinet Gus Dur ini menjelaskan tentang fenomena radikalisme yang dihadapi kaum muda saat ini dan di masa depan yang mengancam nasionalisme.

Menggunakan pendekatan keamanan nasional (national security approach), dosen President University ini menekankan pentingnya pendekatan kritis untuk mengidentifikasi kondisi generasi muda, sebagai elemen paling strategis bangsa, namun pada saat yang bersamaan menjadi target utama dan empuk dari radikalisme, radikalisasi, dan gerakan radikal anti-NKRI.

Hikam mengupas berbagai hasil survei yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir ini (2016-2017) oleh berbagai lembaga, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI) yang berkecimpung dalam persoalan intoleransi dan radikalisme. Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemendikbud, Kemenag, The Wahid Foundation, Alvara, Setara Insritute, dan Infid (International NGO Forum on Indobesian Development) semuanya menunjukkan bahwa usia muda (21-30) dan pendidikan menengah dan tinggi (SMA-PT) adalah usia yang paling potensial menjadi bagian dari kampanye radikalisme, proses radikalisasi, dan pelaku aksi-aksi radikal, termasuk aksi terorisme.

(Dr. Muhammad AS Hikam dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Nasionalisme dan Tantangan Pemuda Zaman Now. (Foto: Ist)

 

Selain itu, Hikam juga menggunakan berbagai laporan media dan kajian tentang tumbuh dan berkembangnya pandangan intoleran, ideologi dan organisasi politik radikal seperti HTI di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah, serta kampus-kampus Universitas terkemuka, baik Negeri maupun swasta.

Kelompok-kelompok kegiatan seperti ROHIS di SMA dan Kelompok Kegiatan Keagamaan di Perguruan Tinggi, juga menjadi wahana rekrutmen, pengaderan, dan penyebaran gagasan serta kegiatan yang cukup sering diberitakan di media.

“Sedemikian intensif dan ekstensif kiprah perekrutan dan pengaderan kelompok radikal di kampus-kampus, seorang dosen senior dari UI mengatakan bahwa metode yang digunakan telah mirip dengan apa yang dilakukan Nazi dan partai komunis, yaitu melalui teknik-teknik ‘cuci otak’ atau brainwashing!,” ujarnya.

Lantas, bagaimana menjawab dan menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme di kalangan generasi muda Indonesia yang trennya makin berkembang itu?

Alumnus Universitas Gadjah Mada ini menawarkan solusi antara lain melalui pelibatan intensif dan meluas komponen generasi muda dalam Gerakan Nasional Deradikalisasi, yang berkesinambungan dan jangka panjang.

“Deradikalisasi tidak hanya menjadi program apalagi proyek belaka. Ia harus menjadi sebuah gerakan nasional, yang melibatkan Negara dan aparatur pemerintahan, masyarakat sipil Indonesia (MSI),” ujar jebolan Universitas Hawaii di Manoa pada tahun 1995 ini.

Hikam mengatakan, pendidikan (formal, non-formal, maupun informal) adalah jalur paling utama dan terutama dalam Gerakan Nasional Deradikalisasi tersebut. Substansi pendidikan haruslah memuat penguatan pemahaman Konstitusi dan Pancasila serta kewarganegaan Indonesia.

“Seluruh lembaga pendidikan pada semua tataran harus memberikan muatan tersebut, tentu saja disesuaikan dengan konteks mereka. Hegemoni negara, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Orba, tidak perlu diulang lagi dalam mengisi pendidikan tersebut,” katanya.

Selain itu, multikulturalisme juga sangat penting ditumbuhkembangkan secara kreatif dan inovatif kepada generasi muda, semenjak level paling bawah sampai teratas. “Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia hanya akan mampu bertahan sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi dan para pendiri bangsa, apabila pilar kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika tetap kokoh kuat dan berdaya,” ujarnya.

 

Pemuda Harus Perjuangkan Pluralisme

Sementara itu, KH. Abudllah Nawawi mengatakan, peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, ke depan, bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia.

“Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Alminhaj al Islami Cinagara, Bogor ini.

Sekjen Al Amin Centre ini mengatakan, pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan. Karena itu, dia mengharapkan para pemuda agar siap memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan keharmonisan di tengah kemajemukan dengan nilai nilai agama.

Ketua BEM 2001 di institut Dalwa Pasuruan Jawa Timur ini mengatakan, esensi beragama saat ini telah dilupakan. Agama hanya menjadi komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama. “Semua yang berbau agama telah didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa,” ujarnya.

(Peserta Seminar Kebangsaan bertajuk Nasionalisme dan Tantangan Pemuda Zaman Now. Foto: Ist)

 

Di sisi lain, pemuda mulai terjebak perilaku dan sikap menyimpang seperti kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Padahal, pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, katanya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa.

“Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan dan dengan memberikan pertanyaan kritis terhadap generasi muda akan memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan harus seperti apa,” ujar Ketua Lembaga Dakwah NU periode 2003 -2009 ini. (Fery Herdiman)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.