UU MD3: Biarkan Atau Gugat ke MK?

UU MD3: Biarkan Atau Gugat ke MK?

Jakarta, Wartanasional.net, Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) telah diresmikan oleh DPR bulan Februari 2018 silam. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Aturan, wewenang, tugas dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD dianggap menguntungkan wakil rakyat dan membungkam demokrasi. Revisi pasalnya pun menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi anti kritik dan kebal hukum. UU MD3 ini juga dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap demokrasi.

Membahas permasalahan ini, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengadakan diskusi bulanan yang berjudul UU MD3: Biarkan atau Gugat ke MK? Pada Kamis, 22 Maret 2018 di Sekretariat ILUNI UI, Kampus UI Salemba. Pembicara yang hadir dalam diskusi ini antara lain Berly Martawardaya (Ketua Policy Center ILUNI UI), M. Jibriel Avessina (Peneliti Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG) ), Josua Satria (Penggugat Judicial Review UU MD3 ke KPK), dan Zaadit Taqwa (Ketua BEM Universitas Indonesia).

Ketua Policy Center ILUNI UI, Berly Martwardaya mengatakan isu ini sangat penting dan implikasinya sangat besar bagi masyarakat sehingga perlu adanya diskusi untuk membahas isu ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI mengawali diskusi dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan DPR sudah mencederai demokrasi Indonesia. Ia menambahkan, DPR melanggar pada apa yang tertulis pada UUD 1945: kebebasan bersuara dan kebebasan berpendapat. Selain itu, pasal yang tertulis di dalam UU MD3 tidak menulis secara jelas sanksi sandera dan pidana. BEM Universitas Indonesia dan BEM Se Indonesia menyatakan tuntutannya

Pertama, BEM UI dan BEM se Indonesia mendesak MK membatalkan pasal 73, pasal 122 huruf L dan pasal 245 UU MD3. Kedua, BEM UI dan BEM Se Indonesia menolak segala bentuk implementasi dari pasal-pasal tersebut. BEM UI juga turut mengawasi progres revisi UU MD3 ini dengan melakukan aksi di depan MK dan melakukan pengawalan tiap sidang UU MD3 di MK.

“UU MD3 mencederai demokrasi DPR melanggar pada apa yang tertulis pada UUD 1945 yaitu kebebasan bersuara dan kebebasan berpendapat. Selain itu, pasal yang tertulis di dalam UU MD3 tidak menulis secara jelas sanksi sandera dan pidana”, ungkapnya pada saat memberi materi

Dari segi politik dan pemerintahan, M. Jibriel Avessina (Peneliti Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG) ) mengatakan seharusnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat mengawal permintaan pemerintah untuk mengawasi perubahan pasalpasal tersebut. Lanjutnya, Kemenkumham sebaiknya bisa menegosiasi ulang apa perubahan yang hendak dilakukan dalam Undang-Undang tersebut. Menurutnya, sikap Presiden yang menyatakan bahwa ia untuk tidak menandatangani Undang-Undang tersebut sudah sangat bijaksana. Terlebih, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas pemerintahannya, serta menghindari konflik.

Jibriel memberi saran untuk sebaiknya ada evaluasi sumber daya manusia yang ada, untuk mencari orang-orang yang lebih muda dan dapat menafsirkan ide-ide Presiden di lapangan agar dapat terlihat sikap yang ditunjukkan Presiden pada kebijakan tertentu.

“Apa yang dilakukan Presiden sudah sangat bijaksana dalam permasalahan UU MD3”, ujarnya peneliti bidang politik dan kebijakan tersebut.

Dalam diskusi ini, turut hadir Josua Satria, Penggugat Judicial Review UU MD3 ke MK. Ia mengatakan gugatan ini berawal dari pemikiran bersama rekan-rekannya untuk berbuat sesuatu yang berdampak positif bagi orang banyak. Ia bersama rekannya, Zico, melakukan gugatan ke MK dengan beberapa poin argumen, di antaranya pasal yang multitafsir; langkah hukum yang dilakukan; serta keberadaan pasal membatasi masyarakat untuk berpendapat.(nn)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.