Rizal Ramli dan Zulkifli Hasan Bicara Tentang Desentralisasi

Rizal Ramli dan Zulkifli Hasan Bicara Tentang Desentralisasi
Rizal Ramli dan Zulkifli Hasan. (Foto: Ist)

 

Jakarta, Wartanasional.Net- Mantan Menteri Kordinator Bidang Maritim Rizal Ramli‎ berbicara tentang masalah desentralisasi dan alokasi anggaran saat bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (3/5/2018).

Menurutnya, kebijakan desentralisas‎i yang Undang-Undangnya dibuat pada era BJ Habibie dan dilanjutkan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya.

“Nah kami berharap pemerintah setelah Gus Dur bisa koreksi, tapi enggak,” ujar Rizal Ramli.

Menurutnya, dengan Undang-Undang Desentralisasi yang peraturan teknisnya dibuat pada era kepemimpinan Gus Dur yang saat itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, banyak pegawai pusat di pindahkan ke daerah.

“Kami yang bikin PP-nya. Satu, kami geser ratusan ribu pegawai negeri pusat jadi pegawai ke daerah. biar daerah punya sumber daya manusia. Lalu kedua, kami desain sistem alokasi umum itu bagaiaman subsidi dari pusat dibagi ke daerah, tapi kami mohon maaf waktunya pendek karena pemerintahan Gusdur hanya 21 bulan, yang penting selesai dulu,” katanya.

Menurut Rizal, aturan tersebut saat ini kurang memadai, karena banyak daerah yang hanya mendapat alokasi dananya dari pusat jumlahny sangat kecil. Karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah pendudukanya.

“Tadi kami sepakat bahwa nanti kita akan memperbaiki UU alokasi umum ini. Jadi enggak hanya luas wilayah dan jumlah penduduk tapi juga termausk wilayah kelautan,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Selain itu, ia menyampaikan usulan agar daerah daerah tertinggal baik itu provinsi maupun kabupaten, memiliki dana alokasi khusus sehingga jumlahnya memadai.

“Nah waktu itu kami bikin sistem alokasi khusus untuk daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas dapat ekstra presentase dari ekspornya. Itulah yang menjelaskan kenapa Kaltim maju dan lebih sejahtera dan lebih makmur, tapi mohon maaf lagi karena kami enggak cukup waktu, cuma dua saja. Padahal, ada daerah lain seperti Maluku yang banyak ikan, ekspor ikannya paling besar tapi enggak dapat apa-apa. Lalu ada sawit nikel di Sulawesi juga tapi enggak dapat apa-apa,” katanya.

Rizal juga mengusulkan agar alokasi anggaran untuk rakyat kini porsinya diperbesar ketimbang untuk birokrasi. Menurut Rizal Ramli saat ini anggaran yang menyentuh langsung kepada rakyat porsinya hanya 30 persen.

“Kita mau rasionya di balik 70 persen untuk rakyat 30 persen untuk birokrasi DPR , dan sebagainya. jangan terbalik sepeti sekarang rakyat hanya 30 persen. kita mau memperjuangkan ini sama-sama. Agar rakyat di seluruh Indonesia merasa tidak dilupakan,” pungkasnya.

 

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.