Ngototnya JK Jadi Cawapres Jokowi Hanya Merusak Demokrasi

Ngototnya JK Jadi Cawapres Jokowi Hanya Merusak Demokrasi

 

Hariadi Hartono

Beberapa hari terakhir ini ada upaya pihak pihak tertentu yang mengklaim diri sebagai pendukung Jusuf Kalla mengajukan Uji Materi UU Pemilu No 7 tahun 2017 untuk menguji syarat pencalonan Cawapres. Di dalam pasal itu disebutkan seseorang dapat menjadi wakil presiden selama dua kali dalam jabatan yang sama.

Menurut kuasa hukum para penggungat, mereka mengajukan uji materi UU tersebut karena mereka menginginkan kembali Jusuf Kalla agar bisa mencalonkan sebagai Cawapres Jokowi. Andai gugatan itu diloloskan MK maka tercatat Jusuf Kalla berpotensi menjabat posisi Wapres selama tiga kali, yakni satu kali sebagai wapres SBY dan dua kali sebagai wapres Jokowi.

Memang upaya mengajukan gugatan uji materi itu sebagai upaya konstitusional, walaupun banyak pakar hukum dan ketatanegaraan menilai bunyi pasal yang digugat itu secara tegas tanpa multitafsir jelas-jelas menyatakan membatasi jabatan Wapres hanya dua kali, jadi aneh jika gugatan uji materi itu pada akhirnya sampai diloloskan MK.

Selain itu, ada hal yang lebih substansial dan prinsipil andai saja Jusuf Kalla beserta para pendukungnya tetap ngotot agar Jusuf Kalla kembali maju sebagai Cawapres Jokowi untuk pemilu  mendatang, yakni merusak agenda Reformasi yang tentunya merusak demokrasi yang sedang terus memperbaiki diri ini.

Dalam konteks UU yang berlaku sekarang ini yakni pembatasan kekuasaan hanya dua kali pada posisi yang sama sebagai wakil presiden sebenarnya sangatlah relevan dan tepat menjadi landasan etis norma hubungan antara penguasa dan rakyat, semestinya aturan main UU politik tersebut tak perlu diubah agar bangsa Indonesia tidak kembali terjebak pada era otorianisme masa silam Orde Baru dimana kekuasaan Soeharto tanpa batas waktu itu terjadi.

Niat Jusuf Kalla kembali bernafsu menjadi Cawapres Jokowi jelas upaya yang tidak baik dan justru merusak demokrasi. Jusuf Kalla dan para pendukungnya sejatinya sedang melemahkan dan mempreteli kedaulatan rakyat demi hanya mengejar ambisi kekuasaan semata sebagai Wapres.

Selain merusak demokrasi, upaya melanggengan kekuasaan tanpa batas sejatinya juga sedang merusak sistem perubahan arah bangsa kepada kemajuan dan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya Jusuf Kalla, apalagi tercatat selama dua kali sebagai Wapres RI, Jusuf Kalla tidak mencatatkan prestasi yang berarti untuk perubahan yang lebih baik. Bahkan alih alih prestasi, justru sumir terdengar selama JK menduduki kekuasaan selama itu pula kekayaan pribadi dan keluarga JK justru semakin bertambah luar biasa.

JK memang terkenal politisi kawakan yang ulung dalam bermanuver dan cerdik memainkan berbagai ritme politik yang menjadikannya selalu dalam kekuasaan sejak orde baru hingga era pemerintahan Joko Widodo.

Sayangnya kelihaian JK sebagai politisi itu tak berbanding lurus dengan rekam jejaknya yang membangun. Tercatat nama JK justru pernah terseret dalam beberapa kasus kasus besar di negeri ini. Seperti kasus KKN di era Gus Dur, Kasus kondensat, sengkarut berbagai proyek-proyek listriknya, dsb.

Banyak pihak menyarankan agar wapres Jusuf Kalla tau diri dan menghargai proses demokrasi dan kerja keras semua pihak yang sedang mewujudkan agenda-agenda Reformasi.

Jangan sampai bangsa yang sedang tertatih tatih membangun demokrasi dan kesejahteraan ekonomi kerakyatan ini harus kembali mundur kebelakang hanya karena demi ambisi kekuasan Jusuf Kalla semata.

Kesempatan sudah diberikan rakyat dua kali kepada JK terpilih sebagai Wapres, tapi dua kali itu juga terbukti JK tak mampu berkerja secara baik mendorong terciptanya keadilan sosial ekonomi rakyat.

Sudahlah pak JK, Rakyat Ingin perubahan !

 

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.