Delapan Butir Perintah Jokowi jadi Rujukan Pemda Lakukan Terobosan Membangun Daerah

Delapan Butir Perintah Jokowi jadi Rujukan Pemda Lakukan Terobosan Membangun Daerah
Presiden RI, Joko Widodo saat Raker dengan Polri dan Kejaksaan. Lahirkan 8 butir Perintah.

Jakarta, WARTANASIONAL.NET – Dalam diskusi kelompok Kamis, 25 Januari 2018 pada acara evaluasi tiga tahun pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa atau kita kenal dengan UU Desa, penggagas UU Desa, Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI dari partai PDIP dengan tegas menghimbau para Kepala Desa dan Bupati/Walikota agar jangan pernah takut membuat terobosan dalam membangun wilayahnya. Yang namanya terobosan sudah barang tentu menyusul suatu kajian dan langkah bijak yang ditempuh para pengambil keputusan dengan atau tanpa pembahasan di DPRD. Artinya tidak harus melibatkan rakyat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan namun bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat. “Jangan takut buat terobosan dalam membangun wilayah dan desa anda karena untuk itulah dana desa diperjuangkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Buktinya ada banyak kepala desa dan kepala daerah yang sering didemo karena dianggap bermasalah malah mendapat penghargaan karena mampu membuat terobosan dalam membangun daerah dan desanya sehingga dana yang dialokasikan dapat terserap maksimal”, kata Budiman mengajak.
Pernyataan Budiman ini diperkuat Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan Aparat Penegak Hukum yakni jajaran Polri dan Kejaksaan se Indonesia pada 19 Juli 2018 secara tegas memerintahkan:
1. Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
2. Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan.
3. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
4. Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
5. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
6. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
7. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).
8. Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.
Ke 8 butir Perintah Presiden ini, terutama Point 1 dan 6 sangat jelas memperkuat apa yang sudah disamapaika Budiman dalam diskusi pada enam bulan sebelumnya. Artinya selain pemerintah, wakil rakyat juga menilai banyak langkah keliru yang ditempuh masyarakat yang lugu atas ajakan pihak tertentu yang sangat mungkin memiliki agenda terselubung tanpa memperhatikan kepentingan rakyat yang lebih luas. Akibat keluguan tersebut masyarakat mudah terpengaruh dan terprovokasi untuk bertindak, yang terkadang tanpa control dan kendali sehingga sangat menggangu kinerja pemerintah daerah dalam membangun dan merencanakan pembangunan.
Bahwa rakyat baik secara langsung atau melalui perwakilannya di DPR, DPRD pun DPD berhak bahkan berkewajiban mengontrol pemerintah selaku penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan namun tetap berpegang pada norma dan aturan yang berlaku sehingga kelelahan dan kerugian masyarakat ada nilai dan manfaatnya. Jangan sampai hanya karena kepentingan terselubung pihak tertentu, keluguan masyarakat dimanfaatkan utnuk meraih ‘mimpi’ seseorang atau segelintir orang. Untuk itu sebelum bergerak masyarakat hendaknya bercermin pada 8 perintah Presiden ini agar tindakan dan tuntutannya tidak malah menjadi bumerang bagi dirinya, atau setidak-tidaknya sudah merugikan orang banyak akibat roda pembangunan tidak berjalan lancar karena gangguan tersebut. Maka Demo serentak masyarakat Lembata di Pusat (dari Tugu Proklamasi menuju KPK) dan di daerah (Lewoleba ibukota kab Lembata) meminta KPK segera tangkap dan adili bupati Lembata YS boleh sebagaimana disampaikan, dapat dijadikan tes keys terhadap Perintah Presiden tersebut. Apakah langkah terobosan Pemda Lembata dalam membangun Lembata itu keliru dan salah atau justru masyarakat belum tau atau belum paham betul apa yang menjadi dasar pijak Pemda dalam proses pembangunan daedrah itu. (Bernad)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.