11 Fakta Sukses Jokowi Dorong DPP Geomaritim Bentuk ‘GEMAR’ Jokowi-Ma’ruf

11 Fakta Sukses Jokowi Dorong  DPP Geomaritim Bentuk ‘GEMAR’ Jokowi-Ma’ruf
Ketum GEMAR, Bahrudin didampingi Sekjen, Bernad B.M (kanan), Bendum, Nurwati (kedua dari kiri), Ketua Penggalangan Massa, Hj. Wahya (kiri luar)

Jakarta, WARTANASIONAL.NET – Demi mengembalikan kejayaan Maritim Indonesia dan memajukan pembangunan atas dashatnya potensi kelautan maka Presiden Jokowi telah mengeluarkan Pepres no. 16 tahun 2017. Berpijak pada Pepres inilah Gerakan Poros Maritim (Geomaritim) Indonesia terbentuk; dan hari ini Sabtu, (01/09) 2018 Relawan Gemar dibentuk sebagai dukungan riil untuk memperkuat dan mempercepat tujuan mulia ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Geomaritim Indonesia, Bahrudin Farawowan, SH. MH di Berdikari Resto Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua DPP KNPI bidang Maritim ini, Indonesia dikenal sebagai negara Maritim karena memiliki kepulauan terbesar di dunia, 17.504 pulau (baru 13.466 pulau yang telah diberi nama dan didaftarkan ke PBB), 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan 75 persen wilayahnya berupa laut (5,8 juta km2) termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Esklusif Indonesia). “Sementara Filipina sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia hanya memiliki 7.100 pulau”, katanya (Aroyo, 2012).

Di wilayah pesisir dan laut itu, Lanjut Bahrudin, terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya alam (SDA) terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi serta SDA tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya. “Kita juga memiliki energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan ocean thermal energy conversion/OTEC) serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah”, tutrnya.

Di sisi lain, kata Farawowan, wilayah NKRI yang diapit oleh Benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia merupakan choke point yang sangat menentukan pergerakan kapal-kapal perang maupun niaga dan dinamika politik global, khususnya potensi konflik antara negara-negara besar seperti AS, China, Jepang, India, dan ASEAN. Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia dan penentu dinamika iklim global.

Maka menurut dia, DPP Geomaritim sebagaimana Visinya yaitu Indonesia menjadi sebuah Negara Maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional; Sebagai Wadah berkumpul dan berserikat bagi masyarakat kemaritiman, Kelautan, Perikanan , Pulau-pulau, Pesisir dan masyarakat Pariwisata Bahari Indonesia; maka DPP Geomaritim mencermati Nawacita Pembangunan Presiden Joko Widodo dalam hal mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Ke- VII di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.
Selanjutnya beberapa fakta hukum dan tindakan konkit keberhasilan Presiden Jokowi terkait pembangunan Kemaritiman Indonesia terungkap sebagai dasar Pernyataan Sikap Dukungan Relawan GEMAR terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

1. Sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 Indonesia belum memiliki Blue Print pengelolaan kemaritiman baru melalui Presiden Jokowi lahirlah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia untuk mengelola kemaritiman Indonesia secara optimal dan berkelanjutan.

2. Dalam hal Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman maka Pemerintah Melalui Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

3. Lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

4. Tol laut yaitu konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke Timur Indonesia untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana hasilnya Beberapa komoditas mengalami penurunan harga. di Pulau Sabu NTT, misalnya, harga beras turun 10%. Di Namlea bahkan harga beras turun 22%, harga gula turun 28%, harga daging ayam ras turun 49%, dan harga bawang merah turun 20%. Tentu diharapkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya bisa turun dan relatif sama dengan di Jawa.

5. Dalam kurun waktu 2015-2017, pembangunan pelabuhan laut telah mencapai 57 lokasi dari 306 lokasi yang direncanakan hingga 2019. Untuk pelabuhan laut, salah satu ukuran yang sering digunakan ialah dwelling time, dari proses pembongkaran, proses penyelesaian kewajiban perizinan, hingga proses pengeluaran barang sampai dengan pintu gerbang keluar pelabuhan. Sebelum 2014, dwelling time membutuhkan waktu 5,7 hari.

Namun, saat ini sudah bisa dikurangi hingga 3,35 hari. Diharapkan pada tahun ini bisa mencapai 2,7 hari. Di sinilah efisiensi bongkar muat dan perizinan di pelabuhan makin dituntut dan pengembangan teknologi dan SDM untuk hal ini sangat diperlukan agar world port ranking kita juga bisa meningkat. Bayangkan, pada 2011, Pelabuhan Tanjung Priok menempati posisi ke-91 jauh di bawah Tanjung Pelepas Malaysia (33), Port Kelang Malaysia (21), Shenzen Tiongkok (14), Singapura (2), dan Shanghai (1).

6. Capaian penting lainnya dalam memasuki empat tahun Pemerintahan Jokowi ini ialah kedaulatan bangsa kita di laut makin kuat. Ini merupakan hasil konsistensi pemerintah dalam menanggulangi Illegal Unreported and Unregulated (IUU Fishing). Reputasi kita di dunia internasional makin meningkat, bahkan Indonesia telah dijadikan rujukan penting bagi negara-negara lain dalam pemberantasan IUU Fishing.

7. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 3/2017 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Industrialisasi Perikanan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No 7/2016. Ini merupakan bukti dukungan total Presiden untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, dan dapat menjadi capaian penting.

8. Data pemerintah menunjukkan angkutan laut mengalami peningkatan 7,5% untuk kapal Pelni dan 11,8% untuk kapal perintis. Hal itu tidak lepas dari pembangunan pelabuhan penyeberangan, penambahan 33 unit kapal perintis dan 11 unit kapal penyeberangan. Transportasi laut termasuk yang akan selalu tumbuh positif. Namun, tetap diperlukan langkah lanjutan seperti pengerukan alur pelayaran, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta peningkatan kualitas pelayanan.

9. Hal tersebut di atas sekaligus menunjukkan sistem logistik kita sudah makin membaik. Memang ditargetkan bahwa biaya logistik bisa makin ditekan dari 24% menjadi 18% Produk domestik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Korea selatan 16,3% PDB, Jepang 10,6%, dan Amerika 10,1% PDB. Wajar bila logistic performance index kita versi World Bank berada di rangking ke-75, jauh di bawah Malaysia (29) dan Thailand (35).

10. Sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 12 pulau terdepan serta sentra modernisasi perikanan di lima lokasi telah dikembangkan pada 2017. SKPT merupakan bentuk implementasi gagasan membangun Indonesia dari pinggir¬an. Diharapkan, pengembangan SKPT bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di pulau terdepan.

11. Kekayaan keanekaragaman hayati kita yang luar biasa, terdiri dari 8.500 spesies ikan dan 950-an jenis terumbu karang. Juga, luas terumbu karang Indonesia sekitar 51 ribu km persegi atau 18% dari terumbu karang dunia dengan Pemanfaatan kekayaan Oleh Pemerintahan Jokowi maka Wisata Bahari kita telah mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang mencapai 15 juta orang pada 2017. Promosi Wonderful Indonesia sangat masif dan efektif mengangkatkan citra wisata Indonesia.

Dengan melihat capain di atas serta wilayah Indonesia yang 75% adalah Laut maka membangun infrastruktur Maritim dan konektivitas antar wilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional yang strategis seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi tidaklah mudah. Oleh sebab itu DPP Geomaritim menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas keberpihakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presden Jokowi dalam mengembalikan Kejayaan Maritim Nusantra sebagaimana kejayaan kita di era Sriwijaya hingga Era Majaphit.

Selanjutnya, menurut Farawowan, memasuki Pemilihan Presiden Tahun 2019 mendatang, dengan mencermati aspirasi dan dukunga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota Geomaritim Se-Indonesia, maka DPP Geomaritim pada Sabtu, 1 September 2018 melalui Rapat Pleno IX DPP Geomaritim, yang Juga di hadiri beberapa DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota menyatakan sikap seperti berikut:

1. Untuk Pembangunan kemaritiman Indonesia yang berkelanjutan maka kami menyatakan Mendukung sepenuhnya Bapak Ir.H Joko Widodo dan Bapak Prof.Dr.KH Maruf Amin sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Periode 2019-2024.

2. Untuk memenangkan Bapak Ir.H Joko Widodo dan Bapak Prof.Dr.KH Maruf Amin sebagai Presiden terpilih dan Calon Wakil Presiden terpilih Periode 2019-2024 maka selanjutnya akan kami bentuk dan deklarasikan Relawan yang kami berinama Gemar Jokowi ( Gerakan Maritim Jokowi-KH Maruf Amin ) guna menggalang dukungan suara pemilih dari Masyarakat Pesisir, Masyarakat Pulau-pulau serta Masyarakat Kemaritiman lainnya Se-Indonesia.

Selain memohon Ridho Allah SWT Tuhan yang Maha Esa untuk setiap derap langkah pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pembangunan kemaritiman khususnya dan Pembanguna Indonesia pada Umumnya, Ketum Bharudin juga menghimbau agar segera terbentuk DPD dan DPC di seluruh tanah air, dan bagi yang sudah terbentuk untuk segera mengambil langkah memantapkan dukungan ini. (bernad)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.