DPP Geomaritim Siap Mengadvokasi Persoalan Air Bersih di Labuanbajo

DPP Geomaritim Siap Mengadvokasi Persoalan Air Bersih di Labuanbajo
Ketum Geomaritim, Bahrudin Farawowan, SH. MH Menyerahkan Surat Mandat untuk Pembentukan Geomaritim dan Gemar Jokowi-Ma'ruf kepada Mandataris, Benny Muin dari Kabupaten Manggarai Barat, NTT di Sekretariat Geomaritim Jakarta.

Jakarta, WARTANASIONAL.NET – Menyikapi laporan Mandataris Gerakan Poros Maritim (Geomaritim) Indonesia untuk Kabupaten (DPC) Manggarai Barat, Beny Muin terkait kondisi kesulitan mendapatkan air bersih masyarakat wilayah itu, Ketua Umum (Ketum) DPP Geomaritim, Bahrudin Farawowan, SH. MH mengatakan Geomaritim secara Lembaga Sosial Kemasyarakatan siap mengadvokasi gerakan Muin dengan kawan-kawan di daerah sejauh gerakan itu bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketum Geomaritim di Sekretariat DPP, Cawang Jakarta Timur pada Rabu, (26/09) usai menyerahkan Surat Mandat Pembentukan Geomaritim dan Gemar Jokowi-Ma’ruf kepada Mandataris, Beny Muin dari ujung barat Flores ini.

Adapun laporan yang disampaikan sebagaimana telah diberitakan media ini sebelumnya pada Jumat (14/09), yakni sudah beberapa bulan belakangan ini warga kota Labuanbajo dan sekitarnya di ujung Barat Flores mengalami kekurangan air bersih dan terpaksa membeli air sumur berkapur dan/ dari mobil tangky yang mengambil dari reservoar PDAM dengan harga berfariasi sesuai volume pesanan dan kondisi lapangan hari itu.

Kondisi ini terjadi akibat diterpa kemarau panjang, tapi juga diduga ada ‘permainan’ pihak PDAM yang ingin meraup keuntungan dengan memanfaatkan momen ini.Dugaan tersebut menjadi lebih kuat karena selain pihak PDAM selalu menagih kewajiban bulanan warga tapi kebanyakan angin yang didapat, juga transaksi jual beli air itu tanpa ada nota atau kwitansi.

Terhadap laporan tersebut Farawowan mengatakan, persoalan air di NTT bukan baru hari ini tapi sudah sejak NTT masuk dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kata Bahar, Negara harus hadir di sana melalui Gubernur yang baru terpilih Victor Laiskodat dan para bupati serta anggota DPR yang akan terpilih nantinya untuk focus mengatasi persoalan berkepanjangan ini.

Sebagai Ketua Umum Geomaritim, kata dia, pihaknya mengakui bahwa ada beberapa daerah, termasuk NTT memang kurang beruntung nasibnya sehingga di wilayah lain, termasuk di pegunungan sekalipun begitu mudah mendapatkan sumber air, namun di NTT digali atau dibor hingga tujuh puluh bahkan seratus meter pun belum tentu sudah mendapatkan air. Akan tetapi kondisi demikian tidak bisa dipelihara, apalagi dijadikan iklan ‘air so dekat’ yang memperlihatkan kemiskinan secara structural. “Ini kemiskinan yang dipelihara. Negara justru tidak hadir di situ”, jelasnya.

Memang diakuinya bahwa pemerintah di tangan Presiden Jokowi sudah banyak berbuat untuk NTT khususnya dan Indonesia bagian Timur umumnya, terutama tol laut. Maka atas nama masyarakat Maritim NTT kita patut berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi.

Akan tetapi terkait kebutuhan dasar, terutama air bersih seperti yang terjadi di Labuanbajo yang disampaikan Muin harus menjadi PR bagi pemerintahan baru baik Pemerintah daerah pun pusat untuk segera menyelesaikannya. “Masa emas di pegunungan yang tinggi saja bisa digali sampai puluhan kilometer untuk mendapatkannya, ko air yang sedalam-dalamnya juga hanya puluhan meter nda bisa digali”, ujar Bahrudin.

Karena kelangkaan air bersih, lanjut Putera Papua ini, menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak TKI ke luar negeri berasal dari wilayah ini. Mereka mencari kerja di luar negeri karena di NTT jarang ada investor menginvest untuk dapat menyedot tenaga kerja lokal. Mereka tidak tertarik akibat kesulitan air bersih. “Jadi mau tidak mau harus diakui bahwa akar persoalan TKI NTT hingga banyak korban yang tidak diinginkan di luar negeri akibat kelangkaan air bersih ini”, katanya seraya menambahkan, belum lagi perilaku pengelola yang turut menyumbang kelangkaan air bersih itu.

Maka ditegaskan Farawowan, pihak DPP Geomaritim berharap agar pemerintah pusat melalui Nawacita jilid dua, kebutuhan akan air bersih tidak boleh lagi menjadi kendala di NTT karena ini menyangkut kebutuhan primer. Jika air tidak ada apa lagi yang harus terjadi sebagaimana digambarkan Muin. “Masyarakat NTT tentu sangat berterimakasih terhadap toll laut, tetapi mereka tentu lebih bersyukur ketika air itu merata di seluruh wilayah NTT”, tutup Bahrudin. (ber)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.