Ilmu Kampus dan Ilmu ‘Kampung’ Harus Nyatu dalam Merumuskan Strategi Perikanan Kelautan

Ilmu Kampus dan Ilmu ‘Kampung’ Harus Nyatu dalam Merumuskan Strategi Perikanan Kelautan
Prita Laura bersama Kedua Narasumber utama dalam Dialog Nasional di Gedung Mina Bahari III Kemen KP.

Jakarta, WARTANASIONAL.NET – Dalam Dialog Nasional bertemakan “Aktualisasi Kebijakan Berbasis Sains untuk Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” pada Senin, ( 01/10) di Auditorium Gedung Mina Bahari III Kementrian Kelautan Perikanan RI telah menghasilkan beberapa kebijakan, termasuk salah satu kebijakan unik yakni ‘mempertemukan Ilmu Kampus dan Ilmu ‘Kampung’.

Demikian rangkuman diskusi yang dibacakan Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana dari Tim Perumus Dialog Nasional saat penutupan Dialog Nasional yang dihadiri lebih kurang 100 peserta dari berbagai stakeholders seperti Peneliti, Kampus, Pelaku Industri, Pemerintah, Ormas serta masyarakat maritim lainnya.

Terkait kolaborasi antara Ilmu Kampus dan Ilmu ‘Kampung’, perwakilan Masyarakat Adat, Abraham Goran dari Raja Ampat, Papua Barat mengatakan bahwa dalam rangka pembangunan Kelautan Perikanan berkelanjutan, di masyarakat Papua terjadi kolaborasi dan sinergi yang dinamakan ‘Tiga Tungku’ yakni Pemerintah, Kampus/Akademisi dan Masyarakat Adat.

Menurut Goran, segala kebijakan terkait Kelautan Perikanan dalam masyarakat adat Papua tidak tertulis namun terbukti sangsi pelanggarannya. Misalnya, ada satu keluarga pada akhirnya meninggal semua karena merusak lingkungan pesisir yang sudah disumpah adat. “Inilah kearifan lokal, ilmu ‘Kampung’ yang harus dikolaborasikan dengan ilmu kampus”, ujarnya.

Adapun benang merah sebagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam Dialog Nasional yang dipandu Prita Laura, Presenter Metro TV ini seperti berikut: Narasumber Utama Dr. Aryo Hanggono, Staf Ahli Menteri Perikanan Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut menegaskan bahwa ruang lingkup riset yang merupakan representasi ‘sains’ harus mampu menjawab dan mengantisipasi isu dan permasalahan baik berdampak pada sumber daya Perikanan Kelautan, Pelaku usaha dan stakeholders Perikanan Kelautan serta memenuhi kebutuhan penentu kebijakan baik di pusat pun daerah.

Sementara Narasumber kedua, Dr. Agus Puji Prasetyiono, Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas dari Kemen Ristek Dikti, menekankan bahwa riset harus dilandaskan pada ke Ilmuan dan berdapak positif pada masalah sosial dan ekonomi. Inovasi teknologi baru dimanfaatkan 20% yang bisa dikomersialkan. Dr. Agus juga menekankan perlunya dikembangkan riset bersifat kolaboratif, Trans disciplinary aprouch dan tidak hanya berorientasi pada paten tapi dapat dimanfaatkan dan dikomersialkan.

Sedangkan salah satu point penting yang dikemukakan sebagai kendala utama yang dihadapi hampir semua pelaku riset adalah kekurangan dana riset. Untuk mengatasi sementara kendala dana, hampir semua sepakat perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga peneliti dan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian atau riset.

Dr. Imron dari LIPI berpendapat bahwa selain kurangnya dana, kurang kesadaran pemerintah memanfaatkan hasil riset pun menjadi catatan yang perlu perhatian. “Selain dana riset terlalu kecil, juga bagaimana pemerintah kita memanfaatkan hasil riset, yang sesungguhnya sudah banyak tapi kesannya terabaikan”, ujar Imron.

Pihak kampus, khususnya IPB lewat Kepala Pusat Studi Perikanan, Dr. John Fitner mengatakan bahwa riset harus menjadi industry dan harus dikelolah dari hulu sampai hilir.

Terhadap semua keluh kesah dan solusi yang dikemukakan, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dari Gerakan Poros Maritim (Geomaritim) Indonesia, Bernad B. Miten berpendapat bahwa seberapapun dana dan sehebat apapun hasil riset dari lembaga terkaliber sekalipun tapi ketika berhadapan dengan kondisi politik Indonesia yang para elitnya ‘suka balas dendam’ seperti yang kita saksikan selama ini maka akan berhenti pada rumusan rekomendasi.

Tentu tidak bisa disangkal pula bahwa sudah banyak hasil riset bermanfaat karena digunakan, akan tetapi sering terbengkelai karena setiap ganti rezim, ganti pula kebijakan karena egois dan rezim lama dianggap daluarsa, apalagi pihak yang beroposisi dalam perebutan kekuasaan. “Sikap balas dendam ini memperlihatkan integritas para elit pemimpin kita. Maka gerakan Revolusi Mental Jokowi harus berperan di sana”, tutup Bernad. (ber)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.