Syukur Nababan: Sekolah Minggu itu Tata Ibadat Bukan Sistem Pendidikan

Syukur Nababan: Sekolah Minggu itu Tata Ibadat Bukan Sistem Pendidikan
Sukur Nababan berpose dengan rombongan para Caleg DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 bersama Pater Goris bersama beberapa anggota DPP di Ruang Galatia Paroki St. Paulus Depok

Depok, WARTANASIONAL.NET – Saat berkunjung ke gereja paroki St. Paulus Depok, Senin (05/11/2018), Sukur Nababan anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan mengatakan bahwa adanya Rancangan UU yang mengatur Sekolah Minggu karena disejajarkan dengan Paud merupakan suatu kekeliruan besar. Karena Sekolah Minggu adalah Tata Ibadat bukan sauatu Sistem Pendidikan seperti Paud .

“Sekolah Minggu itu kan Tata Ibadat yang merupakan bagian dari ibadat kita pada setiap hari Minggu. Karena itu pula tidak ada pungutan biaya untuk peserta Sekolah Minggu. Ya…jangan disamakan dengan Paud yang memang masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan ada biaya dari negara”, ujar Nababan.

Terkait kekeliruan tersebut, anggota komisi V DPR RI ini mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui staf khusus presiden, Dr. Ali Mochtar Ngabalin beberapa waktu lalu di hadapan puteri Cawapres, KH. Ma’ruf Amin untuk kiranya dapat diteruskan kepada Presiden Jokowi agar dapat menyikapinya sebelum menyetujuinya.

Selain kasus Sekolah Minggu ini, kata Sukur, PDIP sebagai partai nasionalis yang kukuh mempertahankan NKRI dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika –nya sejak dulu dan terus memperjuangkan agar ditinjau kembali peraturan tiga menteri yang mengatur adanya ijin membangun rumah ibadat. Karena selain harus ijin ke warga masyarakat sekitar yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ijin kepada para kepala daerah pun bisa saja dipersulit jika kepala daerah tersebut tidak netral.

“Peraturan tiga menteri ini perlu ditinjau karena membangun rumah ibadat harus didahului dengan ijin kepala daerah yang belum tentu kasih karena keberpihakan terhadap golongannya, apalagi harus ijin juga warga sekitar yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena hampir tidak mungkin diberi ijin”, katanya.

P. Goris tengah serius mendengar penyampaian anggota DPR RI, Sukur Nababan

Maka menurut bos Propolis Melia Nature ini, seharusnya ijin membangun rumah ibadat itu adanya di tangan pemerintah pusat. Kalaupun ada syarat, lanjut dia, cukup dua yakni minimal jumlah umat atau jemaat yang hendak menggunakan rumah ibadat tersebut dan bukti kepemilikan lahan yang menjadi lokasi dibangunnya rumah ibadat itu agar tidak menimbulkan soal di kemudian hari.

“Kewenangan harusnya ada di pemerintah pusat agar lebih netral dari sisi kebangsaan. Dan kalau mau ada syarat ya.., cukup dua yakni minimal jumlah umat atau jemaat dan bukti kepemilikan lahan di mana rumah ibadat itu dibangun”, terang Nababan di hadapan pastor paroki, P. Alforinus Gregorius Pontus, OFM yang didampingi beberapa pengurus DPP dan pengurus Pemuda Katolik Cabang Depok yang menginisiasi pertemuan tersebut.

Menanggapi kehadiran dan penyampaian Sukur Nababan beserta rombongan tersebut, P. Goris menyatakan rasa terima kasih karena sudah mendapat kunjungan kehormatan dan meminta untuk lebih sering lebih bagus pertemuan seperti ini diadakan. Karena menurut mantan Misionaris Thailan ini, secara idiologi partai, PDIP sudah tidak diragukan lagi. Namun diharapkan agar idiologi Pancasila ini harus terus diperjuangkan agar tidak mudah dirong-rong idiologi lain yang berpotensi memecah belah NKRI.

“Idiologi bukan saja pada tataran idea, tetapi harus terus diperjuangkan agar tidak mudah dirong-rong idiologi lain yang dapat merusak”, ujar pater Goris mengakhiri pembicaraannya. (ber)

Subscribe

independen dan terpercaya

No Responses

Comments are closed.